Michael S. Sunggiardi: SDM Pemerintah Indonesia

Dalam tiga tahun belakangan, secara tidak langsung saya terlibat langsung ke perencanaan dan implementasi, serta operasional pemerintahan. Tentu ada suka dan duka. Dukanya, kami memang membuat sesuatu yang kalau dinilai dari luar sangat buruk, dan terkadang seolah-olah kami tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan Indonesia ini memang ekstra berat, di tengah kesulitan yang datang seperti gerbong kereta api yang tidak ada putus-putusnya. Pemerintah berkutat di dalam sistem yang sudah sangat terstruktur keburukannya.

Peningkatan pemanfaatan TIK merupakan salah satu bidang yang baru, dan belum dibakukan sistemnya sejak pemerintahan Indonesia ini berdiri.

Walaupun upaya-upaya untuk ke arah perbaikan sistem selalu bergulir, tetapi pemerintah Indonesia nyaris tidak mampu mengejar kemajuan teknologi yang sangat cepat itu.

Gagapnya teknologi pemerintah Indonesia terlihat belakangan ini, dimulai dengan kasus koin Prita Mulyasari, lalu Luna Maya, dan pembobolan ATM yang sempat menguras perhatian umum, dan menjadi isu nasional.

Kekurangsiapan SDM merupakan salah satu kunci dari semua masalah yang terjadi saat ini, sehingga secara umum pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang sangat cepat.

Para pengambil keputusan penting di negeri ini banyak yang usianya sudah "tua", sehingga terkesan ketinggalan dalam pengambil keputusan.

Pemerintahan di Indonesia selalu dalam bentuk individual sentris,tergantung pimpinan teratas, bukan menjalankan sistem baku yang sudah berjalan bagus.

SDM yang ada di pemerintahan saat ini kebanyakan bernuansa teman dan kerabat, sehingga terkesan melakukan sesuatu dengan keputusan grup atau kelompok, bukan keputusan rakyat banyak. Keputusan-keputusan inilah yang terkadang menyakitkan kita sebagai rakyat kecil, dan bagian dari Indonesia yang besar ini.

Selain ketidakmampuan memilih SDM yang berkualitas, sistem pemerintahan di Indonesia juga terpotong-potong menjadi banyak tanggung jawab dari departemen terkait untuk satu permasalahan. Tidak ada badan "super" yang mampu menangani seluruh masalah dengan tuntas.

Pemotongan tanggung jawab ini memang merupakan salah satu "strategi" pemerintah sebelumnya, untuk memotong kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Ini yang merupakan sumber kekisruhan selama ini.

Terakhir, yang menjadi sumber masalah besar di pemerintah Indonesia adalah pendataan yang tidak lengkap, sehingga akhirnya seringkali membuat satu program menjadi gagal atau tidak berjalan seperti yang diinginkan.

Pusat statistik negara tidak mampu mendapatkan data yang akurat dari bidang-bidang terkait, karena kewenangan dan anggarannya sangat terbatas.

Belum lagi, masih banyak pusat statistik lainnya di masing-masing departemen yang bekerja berdasarkan anggarannya sendiri-sendiri.

Sumber : Majalah InfoLinux 03/2010