2011, Kantor Pemerintahan Adopsi Open Source

Pada acara Konferensi Open Source Internasional Global Conference on Open Source, di Hotel Shangri-La, 26 Oktober 2009, Menkominfo, Tifatul Sembiring, menekankan bahwa akan meneruskan dukungannya terhadap teknologi open source, dan menargetkan seluruh institusi pemerintahan akan bebas dari software bajakan, dan mengadopsi open source pada tahun 2011.

Dalam wawancara pers yang dilakukan, ia menjelaskan kalau upaya adopsi open source di seluruh institusi pemerintah tidak akan semudah seperti membalik telapak tangan. Untuk mencapainya, memang butuh proses yang bertahap. Indonesia sendiri, kata Tifatul, ingin mencontoh kesuksesan Brazil dan India.

Lebih lanjut, Tifatul mengatakan bahwa dukungan pemerintah kepada open source sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, yakni sejak tahun 2005, ketika ada edaran Menkominfo untuk mengembangkan open source. Tak hanya itu, dengan open source, aksesabilitas data-data dan informasi pemerintahan bisa lebih terjamin.

Dari anggaran belanja pemerintahan di bidang ICT yang mencapai Rp 7 triliun, Rp 3,5 miliar di antaranya dianggarkan untuk pengembangan open source. Lebih dari 100 Pemda di seluruh Indonesia, 20%-nya dilaporkan sudah mengadopsi open source.

Kemal Prihatman, Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan TI Ristek mengatakan bahwa dengan menggunakan open source, diperkirakan pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran negara sekit 40% hingga 60%. Hingga kini, beberapa kantor pemerintah yang tel4h menerapkan teknologi open source, antara lain pemerintah daerah Aceh, Pekanbaru, Gorontalo, Bengkulo, Kementerian PAN, Ristek, Polri, d4n TNI.

Sumber : Majalah bulanan InfoLinux 12/2009