Serba Serbi Windows 8

Ganti OS, perlu adapatasi. Untuk mengurangi waktu, hanya hal-hal penting saja yang perlu diprhatikan. Misal, format hard disk baru, masuk ke control panel. Untuk memformat hard disk baru, masuk ke Explorer yang ada di menu bagian bawah (lihat gambar yang dilingkari merah). Setelah itu pilih Computer agar menu untuk me-manage hard disk dan control panel bisa tampil (lihat gambar di bawah ini, yang dilingkari merah).

Isu Bidang Infrastruktur, Aplikasi dan Sistem Informasi

Layanan Bidang

1. E-mail
2. Milis
3. Hosting
4. Virtual Private Server
5. Cloud storage (semacam dropbox, google drive)
6. Co-location
7. Registrasi sub-domain
8. Akses Internet
9. Akses wireless
10. Akses wired
11. Wide Area Network
12. Video conference

VPS, Mandiri atau Sewa

Untuk sewa 1 unit VPS dengan 2 core, 4 GB RAM dan 100 GB storage, butuh biaya Rp 2,5 jt per bulan atau Rp 30 jt per tahun.

Untuk memiliki VPS dengan setara kapasitas 16 VPS, butuh OPEX dan CAPEX tertentu
Capex :

1. HP ProLiant DL380G9-689 (1TB) = 139 jt
2. Tambahan RAM 8 keping @ 4,5 jt = 36 jt
3. NAS = .. ? http://www.bhinneka.com/category/nas_storage_rackmount.aspx
4. VMware vSphere
5. UPS
6. AC Precision

Opex :

1. Maintenance VMware
2. Service AC
3. Ganti batere UPS per 3 tahun
4. Maintenance server dan storage 
5. Operator 
6. 
   

Daftar Satker Per 25 Janauri 2016

DAFTAR SATKER
Updated: 25 Januari 2016       
       
NO    SATKER (STATUS)

1. DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI (SATKER PUSAT)
2. DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (SATKER PUSAT)
3. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI (SATKER PUSAT)
4. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN (SATKER PUSAT)
5. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI (SATKER PUSAT)
6. INSPEKTORAT JENDERAL (SATKER PUSAT)
7. SEKRETARIAT JENDERAL (SATKER PUSAT)

Pedoman Memotret Gerhana Matahari 2016

Agatha Bunanta Gerhana matahari total pada 22 Juli 2009 dilihat dari Kota Chongqing, China. Kamera Canon EOS 1D Mk3, ISO 800, rana 1/100 detik, diafragma 6,3, aperture priority dengan kompensasi minus 3, lensa 400 milimeter, dengan krop. Arsip Agatha Bunanta, pernah dimuat Kompas, 4/8/2009. 

Oleh: Arbain Rambey

KOMPAS.com - Pada 9 Maret mendatang, gerhana matahari melalui sebagian besar wilayah Indonesia. Peta lintasan gerhana bisa dilihat pada peta di halaman ini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Terlihat bahwa kota besar pertama yang dilalui gerhana matahari ini adalah Kota Palembang.

Die Cast Force of Valor Yang Belum Punya

85121
U.S. MV-22 OSPREY™
Iraq, 2007
Scale : 1:72
Release Date : May-2014
http://www.forcesofvalor.com/product_inner.php?productId=246

85088
U.S. CH-47D CHINOOK™
Afghanistan, 2003
Scale : 1:72
Release Date : April-2013
http://www.forcesofvalor.com/product_inner.php?productId=213

85208
U.S. AH-64D APACHE LONGBOW™
Iraq, 2003
Scale : 1:72
Release Date : Retired
http://www.forcesofvalor.com/product_inner.php?productId=89

Pengisi LHKPN di Kemristekdikti

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di atur dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 43 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015. Menurut peraturan ini, pejabat yang wajib mengisi LHKPN adalah (sesuai pasal 2 ayat 1)

Road Map Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti 2015-2019, Executive Summary

Reformasi Birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam hal ini, peran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 menjadi bukti komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Saluran Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Kemristekdikti

Ada beberapa saluran pengaduan atau layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat terkait dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

1. https://www.lapor.go.id/, sebuah situs yang dikelola oleh KSP (Kantor Staf Presiden)
2. http://lapormenteri.ristekdikti.go.id/ dikelola oleh .....
3. http://tanya.ristekdikti.go.id/ dikelola oleh Pusdatin
4. Twitter di https://twitter.com/kemristekdikti, dikelola oleh Biro KSKP
5. Facebook di https://www.facebook.com/dikti , dikelola oleh Biro KSKP
6. Kontak kami via email pintu@ristekdikti.go.id, dikelola oleh Biro KSKP
7. Call Center di 1500661, dikelola oleh Biro KSKP

Yang sudah OFF

1. http://www.ristek.go.id/?module=GuestBook, Komentar dan Saran via Guest Book dikelola oleh Biro KSKP
2. Kontak kami via email webmstr@ristekdikti.go.id, dikelola oleh Biro KSKP

Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang tunjangan kinerja sebanyak 30, yaitu

1. 21 Tahun 2015  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2. 37 Tahun 2015  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
3.  87 Tahun 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
4. 88 Tahun 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
5. 89 Tahun 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
6. 108 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 108 TAHUN 2015        TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
7. 109 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
8. 110 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
9. 111 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
10. 113 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
11. 114 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
12. 118 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
13. 119 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
14. 120 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
15. 121 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
16. 122 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
17. 123 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
18. 128 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
19. 129 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
20. 130 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
21. 133 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
22. 134 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
23. 135 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
24. 136 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
25. 138 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
26. 139 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
27. 140 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
28. 141 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
29. 142 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
30. 143 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Dengan mengaju kepada tunjangan kinerja grade 12, dapat dibagi menjadi 3 kelompok :

1. Rp 7.271.000 : Kesehatan, Industri, ESDM, BUMN, ANRI, BPS, LIPI, LAN, BATAN, Perhubungan, Pertanian, Perdagangan, KKP, 
2. Rp 6.045.000 : Polkam, PMK, BKN, BMKG
3. Rp 4.819.000 : Setjen MK, RRI, BNPP, Ristekdikti, KLH Kehutanan, Agraria, PDT, Naker, Pariwisata

Yang tidak sesuai standar untuk grade 13 (setara grade 12):

1. Rp 6.554.400 : TNI dan Kemhan
2. Rp 6.281.000 : Polri

Yang ada 3 versi untuk eselon III adalah Ditjen Pajak, yaitu :Rp 37.219.000, Rp 42.058.000 dan Rp 46.478.000