Kebijakan penggunaan software open source juga menjadi komponen penting dalam framework inter operabilitas TI di kota Estonia, yang dapat mengatur prinsip seperti dukungan standar terbuka untuk semua sistem TI yang baru, dan untuk melindungi ketergantungan dari suatu merek dan layanan tertentu. Bagaimanapun, kebijakan ini bukan merupakan mandat dari open source.
Uuno Vallner, kepala e-government di Kementerian Perekonomian dan Komunikasi Estonia, menjelaskan untuk beberapa kasus lebih baik untuk menggunakan perangkat lunak proprietary daripada menggunakan perangkat lunak open source. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme umum dan :metode untuk sektor publik.
Sumber : Majalah bulanan InfoLINUX 11/2010
No comments:
Post a Comment