Dalam mengelola e-Government diperlukan sekumpulan standar pengoperasian atau prosedur atau SOP. Namun masalahnya, SOP apa yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu. menurut saya, dengan melihat aspek banyaknya interaksi proses, maka yang perlu di prioritskan adalah SOP terkait dengan layanan publik. Karena jika tidak segera diatur, maka interaksi yang terjadi bisa menjadi tidak standar dan kacau, setidaknya karena beda persepsi dalam memandang sesuatu. Setidaknya dalam layanan ada terjadi interaksi antara pengelola dan penggunanya. Layanan yang sudah umum diberikan adalah email (pembuatan, penghapusan, penghentian, kuota, pemblokiran, spam), milis (pembuatan milis, penambahan anggota, penghapusan anggota, moderasi), wi-fi (akun passkey, upgrade firmware), perkabelan, co-location, web hosting, virtual machine, pemasangan peralatan jaringan (Switch, Router, AP), tayangan informasi di website (berita, link, banner), disain website, backup data, mirroring server, pengujian perangkat lunak sistem informasi.
Yang belum pernah dilakukan, antara lain pengembangan sistem informasi, audit internal (keamanan informasi, jaringan, server, layanan), pemusnahan dokumen elektronik,
