Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sesuai Inpres No. 10 Tahun 2016, pada tanggal 8 Maret 2017, Kemristekdikti telah menerima dokumen kesepakatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang telah ditandatangani antara Sekjen Kemristekdikti dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan-Bappenas yang merupakan rencana aksi generik seluruh Kementerian/Lembaga.

2. Diumumkannya Rencana Umum Pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakan konsolidasi

Sistem Informasi Itjen

Itjen membutuhkan sistem informasi LHP dan LK. SIM HP bisa mengadopsi BPKP dan Itjen Kemenkeu. Jika harus membuat sendiri, akan menyita banyak upaya dan waktu. Sebenarnya pengembangan arah sistem informasi di Kementerian akan terlihat di Enterprise Architecture. Namun karena EA belum jadi, jadi belum bisa ditunjukkan. Meskipun EA untuk Itjen bisa ditunjukkan, perlu verifikasi lapangan kembali. Karena bisa jadi saat proses pengumpulan data, ada personil yang karena keterbatasan waktu tidak bisa dilibatkan.