Pemerintah India Akan Menerapkan Standar Terbuka

Pemerintah India telah menyetujui kebijakan penerapan standar terbuka untuk e-governance. Strategi ini bertujuan untuk membuat semua pelayanan pemerintah dapat diakses oleh warga negara India di wilayah mereka, dan menjamin efisiensi, transparansi, keandalan dari layanan tersebut. Dalam pernyataan kebijakan dikatakan bahwa di samping kerja sama antar departemen dan berkolaborasi, kebijakan ini juga memerlukan integrasi informasi dari berbagai departemen dengan platform komputer yang berbeda, dimana hal ini hanya dapat dicapai dengan standar terbuka.

Sebuah standar memenuhi syarat sebagai standar terbuka jika spesifikasinya tersedia dengan atau tanpa perlu mengeluarkan biaya. Selanjutnya, izin pakai untuk teknologi yang telah dipatenkan diperlukan untuk dapat tersedia tanpa membutuhkan royalti. Pada draft awal kebijakan, pada paragraf yang sama mengatakan kalau teknologi yang dipatenkan berdasarkan "FRAND" ("Fair, Reasonable And Non-Discriminatory") juga dapat dipertimbangkan. Anggota komunitas open source India juga dipersilahkan untuk memberi klarifikasi dan lebih menyeimbangkan versi final dari kebijakan tersebut.

Meski sudah berminat untuk menerapkan standar terbuka, namun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mengesampingkan lisensi FRAND. Di Eropa, pelobi masih berdebat tentang definisi standar terbuka. Dalam diskusi yang dilakukaai pada bulan Oktober 2010 lalu, Free Software Foundation Europe (FSFE) menuduh Business Software Alliance (BSA) menghambat inovasi dan persaingan dengan permintaan penemuan paten yang akan disertakan dalam tandar terbuka. Diskusi tersebut juga membahas seputar revisi European Interoperability Framework (EIF).

Sumber : Majalah bulanan InfoLINUX 01/2011